Sosialisasi Dinilai Minim Potongan Dana PKH Kembali Terulang, Ternyata Ulah Ketua Kelompok Lagi

CIANJUR. Maharnews.com - Apapun dalihnya Dana program Keluarga Harapan (PKH) sejatinya tidak ada potongan apapun. Dua kali publik Cianjur dikejutkan dengan potongan dana PKH yang pertama terjadi di Kecamatan Cianjur dan yang terbaru di Kecamatan Sukanegara.

Kedua temuan yang diperoleh tim maharnews.com ternyata memiliki dua persamaan. Pertama pemotongan dilakukan oleh ketua kelompok dan persamaan kedua yaitu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menyangka ketua kelompok merupakan pendamping PKH.

Baca juga :  Ketua Kelompok Akui Memakai Uang, Pendamping PKH Kecolongan

Temuan teranyar yang terjadi di Desa Ciguha, Kecamatan Sukanagara dibantah tegas oleh pendamping PKH Desa Ciguha, Hendi Mulyana. Hasil pertemuan dengan sejumlah pihak terkait diketahui potongan dilakukan oleh ketua kelompoknya bukan oleh pendamping PKH.

Baca juga :   Dalih Dana Kas, knum Pendamping Pangkas Duit PKH

"Menyikapi temuan itu akhirnya seluruh penerima manfaat PKH dipertemukan yang juga dihadiri oleh  Camat Sukanagara, Kepala Desa Ciguha, Babinsa, Babinmas dan pendamping Desa Ciguha, diketahui bahwa potongan itu untuk uang kas yang dilakukan oleh ketua kelompok atas kesepakatan bersama," ungkapnya.

Hendi mengaku baru mengetahui adanya potongan itu setelah adanya pemberitaan, terlebih dirinya baru beberapa bulan terakhir ditugaskan menjadi pendamping PKH di Desa Ciguha. Apapun alasannya pemotongan tidak dibenarkan oleh aturan.

"Kemudian disepakati oleh masing-masing ketua kelompok yang berjumlah 3 kelompok tersebut mengembalikan uang Kas tersebut kepada semua Anggota Penerima manfaat PKH," tuturnya.

Ditanya terkait KPM yang mengira ketua kelompok sebagai pendamping PKH, Hendi tidak mengetahui sebabnya. Apakah minimnya sosialisasi menjadi penyebab, Hendi juga tak menampiknya.

"Mungkin saja kang," ucapnya.

Terpisah, ketua DPD Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara (YLPKN) Jawa Barat, Hendra Malik menyayangkan kejadian serupa terjadi. Menurutnya kejadian seperti ini seperti fenomena gunung es dan hanya puncaknya yang terlihat.

"Tidak ada kopral yang salah melainkan Jendral yang bodoh," kesalnya.

Malik menuturkan mungkin itu kalimat yang lebih pantas diucapkan untuk saat ini melihat banyaknya permasalahan PKH. Para Pendamping PKH seharusnya bisa lebih memaksimalkan sosialisasi tentang program PKH yang digulirkan pemerintah, dengan banyaknya kejadian yang dilakukan oknum ketua kelompok di beberapa kecamatan di wilayah kabupaten Cianjur.

"Apalagi setiap tahunnya KPM PKH semakin bertambah. Pendamping PKH harus lebih ekstra dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya," ujarnya.

Pendamping PKH, lanjut Malik harus benar-benar bisa memberikan arahan dan sosialisasi secara untuh dan menyeluruh, dipahami oleh semua KPM dengan keberagaman Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki.

"Pendamping PKH tidak bisa hanya menyalahkan ketua KPM saja, karena pada dasarnya kalau sosialisasi tentang PKH ini dilakukan secara utuh dan menyeluruh dan dilaksanakan secara maksimal kepada semua KPM, pasti akan kecil kemungkinan pelanggaran terjadi, tentu karena semua KPM mengetahui secara gamblang untuk siapa, untuk apa dan bagaimana Juklak serta Juknis program PKH bahkan sampai larangan program tersebut," jelasnya. (wan)