Tahap Tiga Cair, Birokrasi Bantuan Gempa Disederhanakan

CIANJUR. Maharnews.com - Bantuan tahap ketiga dari pemerintah pusat bagi penyintas gempa di Kabupaten Cianjur dipastikan telah cair. Hal itu diungkapkan langsung oleh Bupati Cianjur, Herman Suherman.

"Pencairan tahap ketiga yang semula diusulkan ke kementerian keuangan sudah terealisasi, sebesar kurang lebih Rp 1,2 triliun. Kepala desa dan Camat akan mensosialisasikan ke masyarakat," ungkapnya saat konferensi pers di Pendopo Cianjur, Jumat (3/3/2023).

Bupati mengatakan sesuai hasil rapat koordinasi Nasional (Rakornas) tentang kebencanaan, Presiden Jokowi intinya ingin proses birokrasi disederhanakan. Terutama untuk pencairan bantuan stimulan dalam penanggulangan bencana alam.

"Harus disederhanakan dan jangan berbelit belit. Masyarakat jangan dipersulit dalam rangka pencairan anggaran bantuan stimulan untuk perbaikan rumah ringan, sedang dan berat," ucapnya mengulang kata Jokowi dalam rakornas.

Lebih rinci, Bupati menerangkan terkait penyederhanan birokrasi dalam rangka pencairan anggaran. Dimana syarat RAB (Rencana Anggaran Biaya, red) dan time schedule tidak diperlukan lagi.

"Masyarakat diperingan, pihak bank juga harus datang ke desa desa. Persyaratan juga tidak harus oleh ketua tim tehnis, anggota tim tehnis juga bisa. Nanti akan di SK kan (tim tehnis, red) oleh Bupati," terangnya.

Selain itu, Herman juga menjelaskan perubahan persentase dalam pencairan bantuan stimulan. Ada perubahan pada pencairan kedua dan ketiga.

"40 persen pada pencairan pertama tidak bisa diganggu gugat karena mutlak instruksi Presiden. Sisanya yang semula pencairan kedua dan ketiga sebesar 30 persen dirubah menjadi 50 persen (pencairan kedua, red) dan 10 persen (pencairan ketiga, red)," jelasnya.

Bupati mengatakan terkait rumah yang data kerusakannya tidak sesuai segera diusulkan. Ia mencontohkan, awalnya di data kerusakan termasuk ringan, namun karena adanya 600 gempa susulan akhirnya mengalami perubahan.

"Segera, segera diusulkan melalui format yang telah ditentukan. Itu semua sudah dikerjakan oleh tim di lapangan. Sedangkan bagi yang belum terdaftar di tahap satu, dua dan tiga akan segera dimasukkan dalam tahap 4. Silahkan datang di posko posko tiap desa, ada tim yang nantinya yang membantu," tuturnya.

Terkait sertifikat tanah, Bupati menyebut berdasarkan kesepakatan juga dipermudah.

"Jika ada sertifikat bagus, kalau tidak ada bisa menggunakan akta, SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, red), kalau juga tidak ada, bisa menggunakan surat keterangan dari RT, RW dan Kepala Desa," sebutnya.

Bupati meminta masyarakat untuk waspada terhadap aplikator-aplikator bayangan yang menawarkan jasa. Modusnya, perjanjian di bawah tangan, uangnya diberikan, dibangun pondasinya saja dan pelakunya kabur.

"Masyarakat akhirnya dirugikan, dan tidak bisa melakukan pencairan tahap kedua. Jika ada, sesuai perintah kepala BNPB, silahkan masyarakat segera melapor ke polres atau kejaksaan Cianjur dan akan segera ditindaklanjuti," pungkasnya. (wan)