Warna Warni Pandemi Corona di Cianjur

Warna Warni Pandemi Corona di Cianjur

Foto : Ilustrasi


CIANJUR. Maharnews.com - Cianjur yang dulunya hijau, kini telah merangkak naik menjadi kuning, namun tidak menutup kemungkinan Kota Tatar Santri menjadi berwarna merah. Begitulah kiranya kondisi Kabupaten Cianjur dalam masa pandemi Corona.

Sudah pasti, berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) untuk memutus rantai penyebaran virus Covid-19 yang lebih dikenal masyarakat sebagai virus Corona. Namun tetap saja masih banyak kendala yang terjadi di lapangan hingga Cianjur berubah warna.

Perubahan warna di Cianjur, mulai menghantui masyarakat. Terlebih saat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Parsial di delapan belas (18) Kecamatan resmi diberlakukan. Sejumlah warga, mulai bertanya kapankah selesai PSBB ini, padahal baru beberapa hari dilaksanakan. Sepertinya, berkurangnya nilai rupiah di kantong maupun di dalam buku tabungannya menjadi alasan utama. 

Kembali ke Pemda, meski belum diperintahkan menganggarkan untuk penanganan virus Corona, Pemda Cianjur sudah terlebih dahulu menyiapkannya. Didapati nilai yang dianggarkan cukup fantastis. 

Anggaran 100 milyar telah disiapkan untuk mengusir virus yang menghantui dunia. Tetapi, asal usul nilai itu masih menjadi misteri, karena hingga kini, baik pemda atau Wakil rakyat belum memberikan penjelasannya. Entah mungkin karena minim transparansi, baru-baru ini Pemda Cianjur termasuk salah satu daerah yang dihimbau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk lebih transparan dalam penggunaan anggaran tersebut.

Di bidang sosial, seperti tak ingin kalah dengan daerah lain, pemda Cianjur secara gencar memerangi virus corona. Dapur umum berdiri di setiap kecamatan. Makanan dibagikan secara gratis kepada masyarakat. Kotak nasi pun tidak lupa ditempel stiker sang kepala daerah sebagai pengenal bahwa bantuan itu berasal dari Pemda.

Berjalan beberapa waktu mulai muncul permasalahan di dapur umum. Mulai dari kualitas beras yang diduga tidak sesuai dengan anggaran dan pelarangan dari KPK terkait stiker orang nomor satu di Cianjur pada kotak nasi karena dikhawatirkan terjadi konflik kepentingan mengingat pilkada 2020. 

Meski Begitu, pihak terkait mengaku permasalahan itu sudah diselesaikan. Namun faktanya, Komisi B DPRD Cianjur tetap saja memanggil pihak terkait dan dalam rapat di gedung wakil rakyat, bahkan nada kesal masih terlontar dalam rapat tersebut. Ternyata asal usul beras dan kualitas yang tidak sesuai anggaran masih jadi pembahasan hingga saat ini.

Di bidang kesehatan, Plt Bupati Cianjur, Herman Suherman berencana melakukan pembelian 18 ribu alat rapid test. Nilai itu didapat dari pada perhitungan 0,6 dikalikan jumlah penduduk Cianjur yang mana hasilnya menjadi 9 ribu. Tetapi karena rapid test dilakukan dua kali yakni di awal dan di akhir pasca penanganan, sehingga alat rapid test yang dibutuhkan menjadi 18 ribu.

Pernyataan Herman terkait jumlah 9000 yang berasal dari 0,6 persen jumlah penduduk Cianjur menjadi pertanyaan besar. Pasalnya jika dikalikan terbalik akan didapati jumlah penduduk Cianjur hanya 1,5 juta jiwa. Sedangkan jika melihat data Cianjur dalam angka tahun 2020 yang disajikan oleh cianjurkab.bps.go.id jumlah penduduknya 2,29 juta jiwa.

Sehingga 0,6 dari 2,29 juta hasilnya sekitar 13750 bukan 9000. Maharnews menduga ada kesalahan dalam perhitungan kebutuhan alat rapid test, yang mana bukannya menggunakan total jumlah penduduk melainkan menggunakan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilu sebelumnya. 

Upaya terus berjalan, hingga akhirnya Pemda memutuskan bahwa Kabupaten Cianjur harus diberlakukan PSBB. Guna meminimalisir penyebaran Covid-19. Tetapi, upaya dini yang umumnya dilaksanakan bersamaan dengan PSBB masih di atas kertas alias rencana.

Di beberapa daerah yang melakukan PSBB, deteksi dini sebaran Covid-19 menggunakan rapid test menjadi langkah utama. Contoh saja DKI Jakarta, secara ekspansif terus melakukan test kepada masyarakatnya.

Berbeda di Cianjur karena stok alat rapid test yang terbatas, sehingga hal tersebut masih berupa rencana. Padahal jika mengutip pernyataan Juru Bicara Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Cianjur, Yusman Faisal mengungkapkan rapid test menjadi salah satu alat vital saat penelusuran pasca adanya pasien positif. Begitupula dengan pernyataan Sekretaris Dinas Kesehatan Cianjur, Irvan Nur Fauzy. Ia mengakui deteksi dini hanya dapat dilakukan menggunakan rapid test, dan perlu deteksi lanjutan guna memastikannya. 

Meski begitu, Irvan Nur Fauzy mendapatkan laporan bahwa sudah 2500 alat rapid test yang digunakan. Berarti ada 2500 sampah alat rapid test yang membahayakan masyarakat. Lagi-lagi entah kenapa, dari beberapa dokumen rencana pengelolaan anggaran penanganan Corona di Cianjur, maharnews tidak menemukan adanya anggaran pengelolaan sampah tersebut. 

Terlepas dari semua paparan yang telah dijelaskan sebelumnya, penanganan virus Corona tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Tetapi menjadi tanggung jawab bersama.

Semua pihak wajib berperan aktif sesuai dengan tugas dan fungsi pokoknya (tupoksi). Pemda menganggarkan dan merealisasikannya, DPRD melakukan pengawasan dari sisi penganggaran dan pelaksanaannya, Dinas bekerja sesuai fungsinya dan masyarakat mematuhi aturan yang berlaku selama masa tanggap darurat.

Jangan ada tikus atau rayap yang mencari keuntungan pribadi selama masa bencana. Transparansi anggaran seperti dalam surat edaran (SE) KPK nomor 8 Tahun 2020 yang mengatur pencegahan korupsi terkait penggunaan anggaran pengadaan barang/jasa (PBJ) untuk percepatan penanganan Covid-19 dapat menjadi solusinya. 

Semoga indonesia khususnya Kabupaten Cianjur dapat segera terlepas dari virus Covid-19. Warna Warni Pandemi Corona di Cianjur....

(wan)




Tulis Komentar Facebook

Komentar Facebook

Bijaksana dan bertanggung jawablah dalam berkomentar, karena sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE