Independensi Versus Netralitas

 Independensi Versus Netralitas


INDEPENDENSI dan NETRALITAS media sering dicampur adukkan padahal sejatinya kedua berbeda. Terlebih pada pesta demokrasi, baik pemilihan presiden (pilpres) maupun pemilihan kepala daerah (pilkada).

Merujuk Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata Independen berarti yang berdiri sendiri; yang berjiwa bebas; tidak terikat pada pihak lain. Sedangkan kata Netralitas berarti keadaan dan sikap netral (tidak memihak, bebas).

Mengutip perkataan Najwa Shihab dalam webinar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bertajuk Memahami oligarki, Aspek ketatanegaraan, ekonomi dan politik pemberantasan korupsi secara tegas menyebut independen bukan netral.

Najwa menilai banyak yang keliru mencampurkan terkait independensi dan netralitas pada media. Padahal sesungguhnya independen itu berbeda dengan netral, netral bisa diartikan tidak berpihak kepada siapapun dan apapun. Independen bisa dimaknai bebas dari berbagai kepentingan kecuali kepentingan publik dan kebenaran.

“Saya percaya media atau wartawan bisa saja tidak netral dengan salah satu pihak, karena menilai keburukan dapat terjadi jika media tidak menyatakan keberpihakannya,” sebutnya.

Najwa membeberkan kuncinya saat media menyatakan keberpihakan harus dipastikan itu melalui proses ketat. Proses verifikasi, konfirmasi karena itu jantung dari jurnalisme. Verifikasi yang akan membedakan produk jurnalistik dan gosip, kuncinya di verifikasi.

“Saya mau kasih contoh yang saya alami di Mata Najwa. Ketika kami berturut turut melakukan laporan dan membuat investigasi soal skandal mafia bola, ketika itu saya tidak netral. PSSI tidak mau datang sekali pun ke meja Mata Najwa. Tetapi apakah saya independen, insya Allah independen karena saya tidak punya kepentingan apapun, kecuali kepentingan ingin sepak bola kita bersih. Saya tidak punya kepentingan apapun selain memastikan bahwa pertandingan di lapangan hijau tidak dikuasai mafia. Berusaha independen disana, Saya tidak netral,” bebernya.

Najwa menegaskan sudah seharusnya media ketika tahu dan melaksanakan tugasnya dengat tepat dan cermat, melakukan verifikasi, memastikan informasi yang didapat valid sudah seharusnya tidak ada keraguan Mata Najwa tidak ragu beberapa kali mengangkat revisi Undang-Undang (UU) KPK. Ia mengaku tahu banyak politisi tidak ingin datang ke acaranya, dan berkata buat apa datang ke Mata Najwa karena sikap editorialnya jelas, revisi UU KPK memperlemah institusi KPK.

Menurut Najwa dalam kasus tertentu dimana kepentingan publik harus dilindungi, maka media tidak seharusnya netral tidak punya sikap apapun. Yang hanya meminjam mulut narasumber untuk mengkonfirmasi ini dan itu, kanan dan kiri. Padahal ia tahu bahwa sesungguhnya apa yang dikatakan kanan setelah melalui proses verifikasi adalah sesuatu yang tidak benar itu justru memanipulasi publik.

“Jadi sekali lagi saya tidak pernah ada keraguan untuk menunjukkan sikap. Kalau sikap itu saya peroleh setelah saya melakukan verifikasi yang panjang melalui proses jurnalistik, sikap media tidak harus netral,” tutupnya dalam membahas independensi versus netralitas.

Kembali ke awal, bagaimana seharusnya sikap media pada pemilihan presiden (pilpres) maupun pemilihan kepala daerah (pilkada)?. Haruskan berpihak pada salah satu pasangan calon atau tidak sama sekali?

Pers atau Media di Indonesia diatur dalam Undang Undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers sehingga aturan itu dapat menjadi rujukan. Meski didalamnya tidak dijelaskan secara eksplisit, tetapi disebutkan secara rinci peranan pers.

Ada keberpihakan dalam aturan tersebut, pers harus memihak kepada publik dalam memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui. Pers harus berpihak pada nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan; dan yang paling utama memperjuangkan keadilan dan kebenaran. 

Keberpihakan yang dimaksud sangat jelas, bukan dalam konteks lawan atau kawan tetapi independensi media adalah sikap yang mengacu pada suatu prinsip 'suatu kebenaran’ yang telah melalui beberapa kali verifikasi dan validasi sehingga didapat kesimpulan pilihan terbaik, setidaknya pertimbangan dalam kontekstualnya. Karena pada titik tertentu pers harus menyatakan sikap, menentukan pilihan.


Cianjur, 3 September 2020.

03.42 WIB

 (wan)





Tulis Komentar Facebook

Komentar Facebook

Bijaksana dan bertanggung jawablah dalam berkomentar, karena sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE