KPK Datang, Dinas Pertanian Tuai Reaksi

CIANJUR. Maharnews.com - Kedatangan KPK ke Dinas Pertanian Perkebunan Pangan dan Hortikultura, Kabupaten Cianjur beberapa hari lalu mendapatkan respon negatif dan positif. Apalagi masih jelas diingatan publik, kedatangan terakhir KPK berhubungan dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Pentolan aktivis Cianjur Hendra Malik mengapresiasi terhadap KPK yang terjun langsung ke daerah mengawal penggunaan anggaran pemerintah yang notabene uang rakyat. Namun patut diingat, KPK sejatinya badan anti rasuah, turun tangannya perwakilan KPK kemungkinan besar menjadi salah satu bentuk ketidakpercayaan pusat terhadap pengelolaan anggaran oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Cianjur.

"Dinas Pertanian harusnya malu, baru kali ini KPK sampai turun ke daerah secara langsung," cetusnya, Minggu (12/5/2019).

Kalau melihat rekam jejak Dinas pertanian Kabupaten Cianjur memiliki segudang masalah yang berkaitan dengan program pusat. Mulai dari masalah bibit, alat pertanian, hingga pupuk selalu meninggalkan masalah.

"Mungkin saja hal tersebut yang menjadi dasar sampai KPK turun tangan dan memberikan perhatian khusus, karena Dinas yang lain tidak mendapatkan perlakuan serupa," ungkapnya.

Malik menuturkan, Dinas seharusnya jangan merasa bangga, tetapi lebih ke arah evaluasi dan perbaikan. Apalagi jelas Kadis pertanian menyebut ada rongrongan pada Dinasnya.

"Ini yang harus dipertegas jenis rongrongannya seperti apa dan siapa yang melakukannya. Atasan, internal atau pihak lain yang berada di luar pemerintahan. Saya akan mempertanyakan secara langsung nanti, jika memang jelas ada pelanggarannya, saya siapa membawanya ke jalur hukum, tunggu saja waktunya," pungkasnya.

Terpisah, Ketua LSM AMPUH, Yana Nurzaman memberikan pernyataan yang berbeda. Menurutnya itu merupakan langkah progresif KPK. Selama ini yang muncul ke permukaan dan menjadi konsumsi publik adalah kegiatan KPK dalam konteks penindakan.

"Langkah KPK ini lebih ke upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi dalam program nasional swasembada bawang putih. Ratusan milyar rupiah dari APBN digelontorkan untuk membiayai program ini, yang digunakan untuk pengadaan bibit, pupuk, pembiayaan kegiatan pasca panen juga pengadaan alat saprodinya," tuturnya.

Yana menerangkan kegiatan pengadaan biasanya melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah, baik yang dilakukan melalui penunjukan langsung ataupun melalui mekanisme tender. Besarnya anggaran program ini dan mekanisme pengadaan barang yang dilakukan inilah yang kemudian butuh pengawasan dan pendampingan langsung oleh KPK.

"Sudah menjadi rahasia umum bahwa kegiatan-kegiatan ini rentan menjadi tempat tumbuh suburnya perilaku korupsi," terangnya.

Sementara, Kepala Bidang Produksi Tanaman Hortikultura, Dinas Pertanian Perkebunan Pangan Dan Hortikultura, Kabupaten Cianjur, U Supriatna Hasan mengatakan inti kedatangan KPK bahwa program bawang putih di Kabupaten Cianjur layak diteruskan dalamm rangka menuju swasembada bawang putih 2021.

"Karena ada kesiapan lahan maupun petaninya," katanya saat dihubungi melalui aplikasi pesan.

Hasan menambahkan tak hanya Kabupaten Cianjur, daerah lain juga mendapatkan perlakuan serupa.

"Selain Cianjur, daerah sentra lainnya juga didatangi KPK, seperti Garut, Temanggung dan Sembalun," tutupnya. (wan)