Silahturahmi Nawacita Presiden, Tingkatkan Daya Saing Pesantren Hingga Cetak Santri Pengusaha

KBB. Maharnews.com - Tim Nawacita Presiden RI, Ruri Jumar Saef silahturahmi ke tokoh Ulama Se-Bandung Barat (BBA). Kegiatan dipimpin oleh ketua MUI Kabupaten Bandung Barat (KBB), KH Ridwan, Ketua Rois Syuriah PCNU KBB, KH Aa Maulana dan dihadiri seluruh ormas islam BBA.

Ruri dalam kesempatan itu menyampaikan program menjadikan pesantren menjadi berdaya saing dengan memberdayakan santri untuk dapat menjadi tenaga yang terampil untuk dapat berwiraswasta sehingga akan tumbuh usaha usahawan baru yang berahlakhul karimah. Hal itu dapat dilakukan dengan mensinergikan seluruh pesantren untuk dapat berperan serta dalam mendukung program nawacita presiden.

"Pesantren harus menjadi tolak ukur dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkakter baik berlandaskan akhlakhul karimah sehingga dikemudian hari akan muncul cedikiawan, pengusaha, pekerja yang mempuyai wawasan dan budi pekerti yang baik sesuai dengan ajaran Rasullulah SAW," ujarnya.

Selain itu, Menurut Ruri penggunaan dana CSR perusahaan yang belum maksimal terserap tentunya dapat didorong untuk dapat membantu pesantren dalam melakukan pembangunan infrastruktur pendidikan dan pelatihan dengan melakukan pengelolaan dana CSR yang transparan dan amanah.

"Dengan dukungan kyai sepuh tidak ada yang tidak mungkin karena ini untuk mensejaterahkan dan memberikan hak hidup untuk lebih baik lagi," pungkasnya.

Ruri menambahkan untuk menjadikan itu semua tentunya tidaklah mudah perlu dana yang besar, perkuatan kelembagaan, infrastruktur pendidikan yang baik agar itu dapat terwujud dengan segera. Potensi KBB sangatlah strategis kawasan Industri, pariwisata, dan lahan eks HGU sangatlah banyak dan ini belum tersentuh dengan baik.

"Untuk melakukan pembangunan infrastruktur tentunya sangatlah mudah kalau seluruh elemen yang ada di BBA bersatu," sambungnya.

Ruri menerangkan mengenai banyaknya lahan yang tidur akibat sengketa lahan yang tak berkesudahan di BBA. Ia menuturkan pemerintah pusat dalam hal ini presiden RI, Joko Widodo punya program land refrom 9 juta hektar. 

"Jelas itu diperuntukkan untuk seluruh rakyat Indonesia agar dapat hak kepemilikan atas tanah dengan pemberian sertifikat gratis," tuturnya.

Persolan lainnya, sambung Ruri terkait banyaknya lahan Eks Hak Guna Usaha (HGU) yang belum terselesaikan dengan baik, apalagi bagi masyarakat yang telah menggarapnya selama ini, bisa megusulkan kepada Bapak Presiden untuk dapat dibuatkan sertifikatnya. Tentunya prosedurnya sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku.

"Sebagai contoh pemanfaatan lahan eks HGU yang banyak terjadi di lembang dan sekitarnya. Sehingga kalau sudah jelas hak kepemilkan tanahnya tentu perekonomian masyarakat dapat berjalan dengan baik dan PAD dapat bertambah secara Optimal," terangnya. (wan)