Bisa Masuk Ranah Korupsi, Prabhu Bakal Geruduk Balai P2P Jawa II

CIANJUR. Maharnews.com - Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Cianjur mulai ramai menjadi perhatian publik. Bukan cerita positif yang dibahas, tetapi banyaknya temuan kasus dalam pelaksanaannya.

Ketua harian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LSM Prabhu Indonesia Jaya, Hendra Malik (HM) mengungkapkan telah melayangkan surat permohonan audiensi kepada Kepala Balai Pelaksana Penyedia Perumahan (P2P) Jawa II. Hal tersebut, menurutnya merupakan tindak lanjut dari investigasi timnya.

"Banyak temuan kasus di lapangan, ini berawal dari pengaduan masyarakat dan juga temuan hasil penelusuran tim kami di lapangan. Dugaan pungli juga terjadi pada program BSPS tahap 14 di Kabupaten Cianjur ini," ungkapnya, Selasa, 10 Desember 2024.

Mengapa Balai menjadi tujuan audensi, HM menjelaskan hal itu sebagai upaya untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas tentang program BSPS ini. Terkait alur dan normatif teknisnya program yang berjalan di Kabupaten Cianjur.

"Ini kami lakukan sebelum nantinya berlanjut pelaporan ke pihak yang berwajib atau APH. Makanya kami akan audiensi terlebih dahulu dengan Balai P2P Jawa II sebagai kepanjangan tangan dari Kementerian Perumahan," jelasnya.

HM menegaskan agar tidak bermain-main dalam penyaluran Program BSPS di Kabupaten Cianjur. Apalagi dalam penyaluran bantuan, ada Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) guna pendampingan ke masyarakat.

"Tentunya agar program BSPS tersebut bisa tepat sasaran. Bukan untuk menjadi bancakan oknum-oknum yang ingin memperkaya diri sendiri atau kelompoknya. Ini bisa masuk tindak pidana korupsi," tegasnya.

"Program BSPS ini tidak ada pungutan biaya oleh pihak mana pun. Jadi jangan percaya apabila ada pihak-pihak yang melakukan tekanan atau meminta sesuatu misalnya komisi atas usulan mendapatkan Program BSPS," tutupnya.

Informasi tambahan, redaksi maharnews bersama HM sebelumnya telah mendatangi kantor Balai P2P Jawa II, beberapa waktu lalu. Namun, informasi dari security kantor tersebut beralasan tidak ada pejabat yang dapat ditemui, karena semua sedang tugas luar.

Perlu diketahui juga pada program BSPS, dana stimulan yang dianggarkan senilai 20 juta rupiah. Dimana rinciannya, pembelian bahan bangunan 17,5 juta dan upah tukang 2,5 juta rupiah. (wan)