Dinilai Banyak Kejanggalan, Warga Paksa Hentikan Proyek Pembangunan Jalan Lingkungan

CIANJUR. Maharnews.com - Proyek pembangunan jalan lingkungan Desa Bojongpicung, Kecamatan Bojongpicung dipaksa berhenti oleh warga. Pasalnya pembangunan tidak pernah disosialisasikan dan diduga tidak sesuai standar.

Ketua Rt 2/1, Kampung Rawabebek, Desa Bojongpicung, Hidayat mengatakan pembangunan jalan lingkungan tersebut tidak ada sosialisasi ke masyarakat bahkan pihak RT, RW, Aparat desa dan tokoh masyarakat tidak ada yang mengetahui.

"Papan proyek pun tidak ada dan tidak jelas proyeknya darimana, akhirnya perwakilan masyarakat yang hadir saat itu sepakat memberhentikan pembangunan," ujarnya, Rabu (29/5/2019).

Hidayat menuturkan jika melihat pembangunan yang berlangsung, jalan hanya diurug pakai berangkal bukan betonisasi. Kalau seperti itu tidak akan bertahan lama, apalagi jalan itu sering dilewati truk double.

"Jalan itu biasa dilalui kendaraan roda 4 bahkan trul, kalau hanya diurug lalu disemen tidak akan kuat, Jika dihitung kasar paling sekitar 20 juta kalau seperti itu," tuturnya.

Sementara seorang tokoh masyarakat, Soni meminta penjelasan dari pemda, pasalnya pekerja yang di lapangan saat ditanya hanya bisa menjelaskan proyek berasal dari aspirasi dari salah satu partai. Pengawas dari dinas juga tidak pernah terlihat memantau pembangunan.

"Kami sebagai warga hanya ingin tahu proyek jalan ini berapa anggarannya, bagaimana RAB nya dan kami akan membantu pengawasan sehingga hasilnya sesuai dengan harapan," ucapnya.

Terpisah, pentolan aktivis Cianjur, Hendra Malik menyayangkan tidak jelasnya proyek pembangunan jalan lingkungan itu, bahkan sampai warga terpaksa menghentikan proses pembangunan. Ia mengecam sikap pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan), Kabupaten Cianjur.

"Mana tanggung jawabnya pemerintah, harusnya ada pengawasan, pembangunan sesuai tidak dengan RAB, jangan selalu masyarakat yang menjadi korban," kecamnya.

Malik menyebut dengan pengerjaan proyek asal-asalan seakan-akan APBD menjadi bancakan pembagian kue. Jawabnya selalu sama kalau ditanya kenapa hasil pembangunan jalan gampang rusak, alasannya selalu kurang personil dalam pengawasan dan seolah menyalahkan masyarakat.

"Ujung-ujungnya masyarakat yang jadi kambing hitam, salah satu alibinya masyarakat dituding sudah menggunakan jalan padahal belum kering sehingga gampang rusak. Padahal kualitas jalannya yang buruk," cetusnya.

Hingga berita dipublish, pejabat Disperkimtan yang membidangi pembangunan jalan lingkungan belum dapat dikonfirmasi karena tidak berada di tempat.

Informasi hasil penelusuran, meski telah dipaksa berhenti  pada hari sebelumnya oleh masyarakat, tetapi sepertinya tidak memberikan efek jera kepada pemenenang proyek. Tidak terlihat papan proyek pembangunan yang diminta. Masyarakat mencoba kembali untuk menghentikan proses pembangunan tetapi tidak digubris. (wan)