CIANJUR. Maharnews.com - Ada apa dengan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Cianjur. Kembali ketua kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH memotong uang para anggotanya.
Kali ini kejadian itu terjadi di Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur. Tak tanggung tanggung kali ini total yang dipotong mencapai puluhan juta rupiah.
Informasi yang dihimpun, oknum nakal ketua kelompok PKH di Kecamatan Cugenang, berinisial YT diduga telah melakukan tindak pidana pemangkasan duit PKH. Tak satu pun yang luput, 90 KPM PKH menjadi korbannya, hingga total potongannya mencapai 50 juta rupiah.
Seorang KPM PKH yang berhasil diwawancarai mengungkapkan besaran potongan antara 400 ribu, bahkan ada yang hingga satu juta rupiah. Sepengetahuannya yang melakukan potongan adalah ketua kelompok, namun tidak dijelaskan alasan pemotongan tersebut.
"Sengeunah manehna we motongan (seenaknya dia aja potongannya, red), tidak dijelasin alasan pemotongannya," ungkap Neneng yang bukan nama sebenarnya, karena khawatir dicoret namanya dari daftar penerima PKH jika identitasnya diketahui, Rabu (13/2/2019).
Terpisah, Koordinator Kabupaten (Korkab) PKH, Kabupaten Cianjur Astri Yusdiniawati bahkan tidak mengetahui ada kejadian pemotongan itu. Baru setelah Maharnews.com mencoba mengonfirmasi, ia langsung terjun ke lapangan dan menyelesaikan hal tersebut.
Setelah penyelesaian didapatkan, Astri mengatakan untuk penegakkan terhadap para oknum-oknum nakal ketua kelompok PKH akan selalu ditindak tegas.
"Pengaduan-pengaduan yang kita terima akan segera kita selesaikan dan selanjutnya pengaduan tersebut dijadikan sebagai bahan evaluasi buat kami di lapangan," ujarnya.
Terkait informasi pemotongan uang PKH di Kecamatan Cugenang yang ingin ditanyakan maharnews.com, Astri mengatakan telah ditindak lanjuti dan telah berkoordinasi dengan bhabinkamtibmas Cugenang. Sedangkan untuk penyelesaian masalah sudah dilaksanakan dan ketua kelompok siap mengganti.
"Hasilnya yang bersangkutan oknum nakal ketua kelompok siap mengganti dengan cara membuat surat pernyataan dan pengembalian uang tersebut juga nanti dibantu oleh pengawasan LPM," terangnya.
Menanggapi permasalahan PKH yang berulang, Ketua Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara (YLPKN), DPD Jawa Barat, Hendra Malik menyebut hal ini bak penyakit yang sudah akut.
"Mendengar terus berulang masalah PKH di berbagai kecamatan di kabupaten Cianjur, saya nilai semakin parah saja yang asalnya stadium 1, penyakit ini bahkan mungkin sekarang sudah menjadi stadium 4," sebutnya.
Malik mengkritisi setiap kali berulah dan membuat gaduh KPM sampai naik pemberitaan baik di media online ataupun di media cetak barulah masalah itu ditangani. Sehingga ia mempertanyakan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) pendamping PKH.
"Pertanyaannya adalah sudah semaksimal apa peran dan fungsi para pendamping PKH ?, sampai-sampai oknum ketua kelompok di beberapa kecamatan berani melakukan pemotongan uang bantuan yang menjadi hak KPM, padahal jelas hal tersebut merupakan tindak pidana," cetusnya.
Malik menuturkan pemerintah melahirkan PKH ini untuk membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan hingga tercapai keluarga mandiri. Sehingga bagi pendamping PKH yang mendapat tugas sebagai pengawal dan verifikator program ini harus memiliki komitmen, integritas dan kredibilitas.
"Camkan itu baik-baik. Kalau memang merasa tidak sanggup menjalankan tupoksinya lebih baik mundur dengan legowo," pungkasnya. (wan/nn)
