Anggaran Tiga Pilar Budaya Tak Seindah Anggaran Tiga Pilar Abutment Jembatan

CIANJUR. Maharnews.com - Peraturan daerah (Perda) tentang tiga pilar budaya Cianjur telah disahkan oleh Bupati Cianjur, Herman Suherman tahun 2020 lalu. Namun sayangnya, anggaran yang disediakan untuk tiga pilar budaya tak seindah anggaran tiga pilar abutment jembatan Cibuni yang bernilai hampir 10 milyar.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Cianjur, Himam Haris mengatakan telah berusaha semaksimal mungkin untuk memperjuangkan anggaran tiga pilar budaya. Bahkan ia menyebut telah beberapa kali mengusulkan, tetapi hasilnya masih jauh dari harapan.

"Untuk di sini (Disdikbud, red) kemarin memang agak sulit, umumnya terkait tentang pergelaran (budaya, red). Dari 2020 dan 2021, pengajuan tetap mentok lagi dan lagi saat pengajuan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), walaupun akhirnya tetap disetujui namun hanya kegiatan prioritas dengan nilai sekitar 450 juta," terangnya saat diwawancarai di ruangan kantornya, Selasa (11/1/2022).

Lebih rinci Himam mengatakan anggaran yang ada peruntukkannya hanya untuk perhelatan budaya. Itupun merupakan hasil proposal dari tahun sebelumnya.

"Sedangkan untuk komite belum ada proposal yang lengkap, harusnya ini dikawal," tegasnya.

Menurut Himam, implementasi tiga pilar budaya lebih tepat di Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga (Disparpora). Hal itu diutarakannya karena Himam pernah menjabat sebagai orang nomor satu di Dinas tersebut.

"Disana (Disparpora, red) bisa dilestarikan, dikembangkan dan bekerjasama dengan Disdikbud di pewarisan. Programnya di Disparpora, anak didik, SD, SMP dan SMa yang menerima program pewarisannya, seperti saat saya menjabat dulu," pungkasnya.

Masih menurutnya, kalau sudah menjadi Perda harusnya menjadi kewajiban semua pihak, harus komitmen.

"Menjadi kewajiban, baik stakeholder, pemerintah maupun tokoh masyarakat, budaya, seni harus mendukung tiga pilar budaya ini. Melalui program pelestarian, pewarisan, pembinaan terhadap sanggar atau padepokan yang asli budaya Cianjur, harus dikembangkan," tuturnya.

Himam mengucapkan, implementasi tiga pilara budaya bisa dilaksanakan dengan muatan lokal (mulok). Tetapi memang perlu adanya komitmen.

"Mutan lokal bisa, kan ada mulok tiga pilar budaya ada hal positif yang bisa dikembangkan," ucapnya.

"Saat ini buku mulok tiga pilar budaya yang digunakan berasal dari penulis Kang Yusuf Wiradiredja, tentang cara mudah untuk mempelajari mamaos, ada, saya ingat masih itu," ujar Himam menambahkan.

Terpisah, Ketua Umum Komite tiga pilar budaya Cianjur (KTPBC), Raden Sulaeman menuturkan sejak disahkannya perda hingg saat ini sudah melakukan sosialisasi hingga 32 kecamatan.

"Sosialisasi dibuka oleh Bupati dan ditutup pula oleh beliau di Kecamatan Cilaku," ungkapnya saat ditemui di sekretariat Himpunan Wargi Cianjur (HWC), Senin (17/1/2022).

Menanggapi perihal proposal, Sulaeman mengatakan proposal dari KTPBC sudah disusun. Dari tahun kesatu, kedua hingga lima tahun kedepan.

"Termasuk berbagai kegiatan dan orientasi serta evaluasinya," katanya.

Terkait mulok, Sulaeman menuturkan bahwa sesuai perintah Bupati, harus secepatnya membentuk tim perumusan mulok wajib. Namun sayangnya belum ada titik temu antara KTPBC dengan dinas terkait.

"Seauai SK ada empat dinas yang ditugaskan bertanggung jawab, yakni Disparpora, Disdikbud, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Sudah beberapa kali audensi belum ada titik temu, bahkan terakhir bulan Desember 2021 difasilitasi oleh kesra meski diluar kewenangan," tuturnya.

Ditanya kendala yang dihadapi terkait audensi, Sulaeman mengaku tidak mendapatkan jawaban pasti, baik secara lisan maupun tertulis.

"Tidak ada jawaban, ngegantung saja. Kalau misalnya tidak ada anggaran atau anggarannya terbatas seharusnya bisa dibahas untuk mencari solusi bersama. Jadi kendala pastinya, kita juga bingung," tegasnya.

Sulaeman mengatakan anggaran menjadi kunci penting dalam implementasi tiga pilar budaya di Kabupaten Cianjur. Tanpa anggaran, secara otomatis akan membatasi implementasinya.

"Program tanpa anggaran tidak mungkin bisa berjalan, walaupun dipaksakan berjalan pasti sangat terbatas," pungkasnya.

"Saya ketua KTPBC dan organisasi yang saya pimpin (HWC, red) siap mendukung semua program dan kebijakan Bupati," tutupnya. (wan)